Terkait Dweling Time, Kapolda Jawa Timur: 100 Anggota Lakukan Pengawasan di Pelabuhan Tanjung Perak

Tribratanewsjatim.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas terkait masalah  Dweling Time (waktu bongka muat barang) di Pelabuhan.

16 ka 1Sementara Kapolri juga sudah memerintahkan, diantaranya  Kapolda Jawa Timur Irjen Anton Setiaddji  melalui Dirkirimsus Polda Jawa Timur, Kombes Adytiawarman  untuk memerintahkan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak melakukan  pemantauan sekaligus tindakan tegas manakala di pelabuhan Tanjung Perak terjadi pengutan liar.

Bahkan, Lanjut Kapolda Jawa Timur, Polres Pelabuhan Tanjung Perak sudah membentuk  Satgas melibatkan 100 anggota untuk  “beraksi”  melakukan pengawasan di pelabuhan Tanjung Perak.

Kapolda juga menyoal tentang perijinan  bongkar muat peti kemas di pelabuhan. Bagaimana untuk memotong birokrasi atau memangkas birokrasi agar tidak terjadi penyelewengan. Sampai hari ini, Jumat (16/9/2016) belum ditemukan penumpakan barang, baik masuk dan keluar. Waktu sebelumnya 12 hari proses ijin surat menyurat bongkar muat, dan kini dipangkas menjadi 5,5 hari.

“ Yang jelas untuk sementara waktu adanya indikasi penyelewengan dan penumpukan belum ada,” kata Kapolda Jawa Timur didampingi  Waka Polda Brigjen Gatot Subroto dan Kabid Humas Kombes RP Argo Yuwono, Jumat (16/9/2016).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap atau menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) yang menghambat masa waktu bongkar muat (dwell time) di pelabuhan.

Sementara Kapolri memberi contoh  di pelabuhan Tanjung Priok dwelling timenya sudah jauh menurun. Dulu 7 hari, sekarang 3,2 atau 3,7 hari. Pokoknya 3 lebih itu bagus. tapi banyak laporan ke Presiden,  pelabuhan Belawan  Medan itu masih 7 hari, kemudian di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya  6-7 hari, demikian juga di Makassar.

Menurut Tito, Jokowi akan lebih dulu memberikan waktu kepada otoritas beberapa pelabuhan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jokowi juga meminta Polri untuk mengawasi perbaikan.

“Kalau seandainya nggak jalan kami akan melakukan penegakan hukum. Kami akan bentuk satgas, sama seperti (kasus dwelling time) dulu,” ujarnya.

Tito Karnavian mengatakan,  pengawasan Polri bisa dimulai dari tahap pre-clearance, yaitu tata kelola perizinan, birokrasi, prosedur perizinan. Apakah ini lambatnya (dwell time) di perizinan atau prosedural lainnya. “Kalau memang permasalahan di sana, kami akan gebrak di situ,” tegasnya.

Kemudian yang kedua, Polri akan melihat di tahap costumer clearance yaitu yang dilakukan oleh jajaran Bea Cukai. Kalau hambatannya di situ karena adanya pungli bongkar muat sehingga memprioritaskan yang membayar, maka akan digebrak di sana.

Yang ketiga di tahap post-clearance. Ini yang melibatkan otoritas pelabuhan di sana. Apakah ini problemnya sudah di costumer clearance sudah bagus, perizinan juga lancar, tapi kemudian barangnya ini sudah dinyatakan clear, tapi tidak dikeluarkan karena macam-macam alasan. Akhirnya ujung-ujungnya setoran, itu juga akan kita gebrak.

“Beliau (Presiden) memberi waktu kalau tidak salah satu bulan. Satu bulan ini harus ada perbaikan di tiga tempat (pelabuhan) ini. Sekali lagi Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar,” tandas Tito. (mbah)