Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian

Biro SDM Polda Metro  – Polda Metro Jaya, siap mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, terkait program 5 Tertib, agar Ibu Kota Jakarta aman, tertib dan pembangunan meningkat.

“Prinsip kami akan berusaha mendukung kebijakan gubernur untuk membuat Jakarta lebih aman, tertib, agar pembangunan dapat berjalan. Kalau pembangunan berjalan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, di Mapolda Metro Jaya, Rabu (29/7).

Dikatakan Tito, Pemda DKI Jakarta memiliki program 5 Tertib yakni tertib lalu lintas, tertib hunian, tertib demo, tertib PKL (Pedagang Kaki Lima), dan tertib sampah.

“Yang banyak bersentuhan langsung dengan tugas kepolisian adalah tertib lalu lintas, demo, PKL, dan hunian,” ungkapnya.

Tito menyampaikan, Basuki meminta agar mafia-mafia hunian ditindak tegas polisi. Terkait lalu lintas, Polda Metro Jaya bakal menggelar anggota lebih banyak di waktu tertentu untuk melakukan pengaturan dan pengamanan.

“Jumat misalnya, Jumat sore itukan padat sekali, anggota akan kami tugaskan dan kami berikan isentif mereka. Kami akan memberikan intensif untuk anggota. Ini supaya anggota semangat. Selain itu, penindakan parkir liar dan kendaraan yang masuk busway,” bilangnya.

Menyoal tertib demo, Tito menyarankan ke Basuki kalau bisa dibuat alokasi tempat yang memang sengaja dipakai untuk demo.

“Seperti di Inggris ada High Park Corner namanya. Di Singapura, di Amerika, itu memang disiapkan tempat untuk demo. Misalnya, di Silang Monas atau di depan Kantor MPR-DPR, atau tempat lain,” bilangnya.

Selain itu, tambahnya, buat peraturan gubernur demonya hanya dapat dilaksanakan di tempat tersebut.

“Jangan di Jalan seperti Bundaran HI dan yang lainnya, karena mengganggu lalu lintas. Kasihan masyarakat yang menggunakan jalan,” katanya.

Selanjutnya, tertib PKL. Tito berharap agar PKL tidak mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan. “Termasuk jangan mengganggu kepentingan publik. Kami lakukan pengaturan ini baik secara reprensif atau penindakan hukum,” tukasnya.