Kapolri: Oknum Ketua Parfi Terjerat Narkoba Itu Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Tribratanewsjatim.com: Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) sekaligus guru spiritual, Gatot Brajamusti yang tertangkap karena sebagai pengguna narkoba di Mataram Lombok akan dikenakan pasal berlapis. Pasalnya,  Gatot Brajamusti juga kedapatan menyimpan senjata api, amunisi dan hewan yang dilindungi di rumahnya.

2 sippKepastian ini disampaikan Kapoplri Jendral Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Mapolda Jawa Timur, Jumat (2/9/2016).  Menurut Jenderal Polisi berbintang empat, bahwa saat ini tim penyidik masih melakukan penyelidikan dan mendalami temuan senjata api (senpi) dan amunisi ilegal dari rumah Gatot Brajamusti.

Jika nanti tersangka tak bisa menunjukkan surat ijin kepemilikan senjata api, maka  sangkaan pasal berlapis sudah dipersiapkan. “Tersnagka akan di jerat pasal satu ayat satu undang undang nomer 12 tahun 51 tetntang kepemilikan senjata ilegeal,” ujarnya.

Hingga kini polisi belum mengetahui dari mana asal usul senjata api dan ratusan peluru  yang ditemukan di rumah Gatot Brajamusti serta digunakan untuk kepentingan apa.

“Kami dapat laporan senjata itu belum ada surat suratnya, makanya ia diminta datang ke Polda Metro untuk diperiksa dari mana asal senjata itu. Kalau nanti ternyata ada suratnya maka otomatis disebut legal. Tapi kalau nanti ilegal itu bisa kena ancaman pasal satu ayat satu UU Darurat Nomer 12 tahun 51,” lanjut Kapolri.

Sebelumnya, polisi telah menggeledah rumah Gatot di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin dini hari. Sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman Ketua Parfi itu, antara lain empat alat isap sabu, dua senjata api, dua pil KB, tiga bungkus berisi pil diduga psikotropika, 500 butir peluru, 115 jarum suntik, insulin dan vibrator.

Seluruh barang bukti diserahkan ke Polres Mataram yang menangani perkara Gatot. Penggeledahan rumah Gatot di Kebayoran Baru sebagai tindak lanjut penangkapan Gatot dan istrinya, dewi aminah di kamar 1100 Hotel Golden Tulip, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 28 Agustus 2016 lalu. (mbah)